Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak untuk Kendaraan Listrik dan Hybrid Hingga 2025

JAKARTA, KABARPORTAL.COM – Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak bagi kendaraan listrik dan hybrid guna mempercepat transisi menuju transportasi ramah lingkungan. Insentif ini mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat dan bus tertentu, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP bagi kendaraan rendah emisi (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV). Kebijakan ini berlaku hingga akhir 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025 yang efektif sejak 4 Februari 2025.

Dukungan Pemerintah untuk Kendaraan Ramah Lingkungan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, menegaskan bahwa insentif ini merupakan langkah strategis dalam mendukung kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor transportasi.

“Pemerintah berkomitmen mendorong penggunaan kendaraan listrik dan hybrid untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujar Dwi.

Berdasarkan ketentuan dalam PMK-12/2025, insentif PPN DTP untuk kendaraan listrik roda empat dan bus tertentu tetap mengacu pada kebijakan sebelumnya. Pemerintah menanggung PPN sebesar 10% dari harga jual untuk kendaraan listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%. Sementara itu, untuk kendaraan listrik jenis bus dengan TKDN antara 20% hingga kurang dari 40%, PPN DTP yang diberikan sebesar 5% dari harga jual.

Selain itu, insentif PPnBM DTP sebesar 3% juga diberikan untuk kendaraan LCEV jenis full hybrid, mild hybrid, dan plug-in hybrid yang memenuhi kriteria emisi rendah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021.

Dampak Positif bagi Industri Otomotif

Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan konsumen yang ingin beralih ke kendaraan ramah lingkungan, tetapi juga memberikan efek berganda bagi industri otomotif dan sektor pendukungnya. Dengan insentif ini, pemerintah berharap dapat mendorong produksi kendaraan listrik dalam negeri sekaligus memperkuat ekosistem industri otomotif nasional.

“Insentif ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tambah Dwi.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai regulasi ini, salinan lengkap PMK Nomor 12 Tahun 2025 dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. ***

Write a Review

Submit Review

ikuti kami di Google News